mari kita membahas sejarah,,,
dulu pas jaman SD, kita pasti di ceramahin sama guru kaya gini,,
diambil dari definisi di wiki
Latar Belakangtapi,,or klo ade gw bilang,,"did you know",,
Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.
Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:
* Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
* Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
* Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat
Ternyata ada butir yang barangkali terlewatkan oleh kita semua mengenai pengambil alihan hutang hindia belanda oleh RIS yang setau gw,, tidak dipelajari disekolahan.
Dan Faktanya,,,
Dan Faktanya,,,
ada perjanjian terselubung di balik Konferensi Meja Bundar (KMB). Siapa sangka, di balik peristiwa sejarah yang disebut-sebut menjadi tonggak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia itu, tersembunyi perjanjian pembayaran utang-utang penjajah kolonial Belanda.
Fakta mencengangkan dari perjanjian yang digelar di Den Haag Belanda, 23 Agustus 1949, itu diceritakan Pengamat Ekonomi, Revrison Baswir, saat mengisi sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Hal itu tak urung membuat peserta seminar yang umumnya mengaku tidak mengetahui fakta tersebut tercengang.
Menurut Revrison, untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah Belanda mengajukan beberapa persyaratan. Salah satunya, Indonesia harus mau mewarisi utang-utang yang dibuat Hindia Belanda, sebesar 4 miliar dolar AS. Indonesia yang saat itu diwakili Mochamad Hatta, menyetujui syarat tersebut.
Sebelumnya, Hatta telah mendapat lampu hijau dari Soekarno untuk menyetujuinya. Indonesia menyetujui syarat tersebut untuk mendapat pengakuan kedaulatan. Namun, rencananya, Indonesia tidak akan membayar utang tersebut dan tetap membiarkannya menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda, tutur Revrison.
Indonesia pun menjalankan rencana tersebut. Pada kurun waktu 1949-1965, Indonesia tidak membayar utang tersebut. Akibatnya, munculah Agresi Militer Belanda I dan II. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan, akhirnya Belanda pun menyerah untuk memaksakan kehendaknya agar Indonesia membayar utang tersebut.
Namun, lanjut Revrison, Belanda tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai menyusun rencana lain, dengan cara lebih halus, antara lain dengan pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). Dari sejarah, diketahui jika kelompok yang diketuai Belanda itu didirikan untuk membantu pembangunan Indonesia.
Ternyata, di balik pendirian IGGI pun ada udang di balik batu. Logikanya sederhana. IGGI dibentuk, Belanda ketuanya, dengan syarat Indonesia harus mau membayar utang peninggalan Hindia Belanda. Akhirnya, pada 1967-1968, pemerintah kita yang saat itu dikepalai Soeharto, melakukan reschedulling pembayaran utang tersebut ujarnya.
Ujungnya, lanjut Revrison, pada 1968 disepakati jika utang Hindia Belanda akan dicicil Indonesia dalam tempo 35 tahun. Utang tersebut baru lunas pada 2003. Sekarang, utang Indonesia di luar utang Hindia Belanda bersisa 66,8 miliar dolar AS. Dengan utang sebesar ini, mau lunasnya kapan? katanya.
Namun, terlepas dari utang yang saat ini dimiliki Indonesia, menurut Revrison, Indonesia telah lama dibohongi melalui penggelapan sejarah. Hampir setiap buku pelajaran sejarah di Indonesia, tidak ada yang mencantumkan perihal perjanjian pembayaran utang tersebut.
Fakta mencengangkan dari perjanjian yang digelar di Den Haag Belanda, 23 Agustus 1949, itu diceritakan Pengamat Ekonomi, Revrison Baswir, saat mengisi sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Hal itu tak urung membuat peserta seminar yang umumnya mengaku tidak mengetahui fakta tersebut tercengang.
Menurut Revrison, untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah Belanda mengajukan beberapa persyaratan. Salah satunya, Indonesia harus mau mewarisi utang-utang yang dibuat Hindia Belanda, sebesar 4 miliar dolar AS. Indonesia yang saat itu diwakili Mochamad Hatta, menyetujui syarat tersebut.
Sebelumnya, Hatta telah mendapat lampu hijau dari Soekarno untuk menyetujuinya. Indonesia menyetujui syarat tersebut untuk mendapat pengakuan kedaulatan. Namun, rencananya, Indonesia tidak akan membayar utang tersebut dan tetap membiarkannya menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda, tutur Revrison.
Indonesia pun menjalankan rencana tersebut. Pada kurun waktu 1949-1965, Indonesia tidak membayar utang tersebut. Akibatnya, munculah Agresi Militer Belanda I dan II. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan, akhirnya Belanda pun menyerah untuk memaksakan kehendaknya agar Indonesia membayar utang tersebut.
Namun, lanjut Revrison, Belanda tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai menyusun rencana lain, dengan cara lebih halus, antara lain dengan pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). Dari sejarah, diketahui jika kelompok yang diketuai Belanda itu didirikan untuk membantu pembangunan Indonesia.
Ternyata, di balik pendirian IGGI pun ada udang di balik batu. Logikanya sederhana. IGGI dibentuk, Belanda ketuanya, dengan syarat Indonesia harus mau membayar utang peninggalan Hindia Belanda. Akhirnya, pada 1967-1968, pemerintah kita yang saat itu dikepalai Soeharto, melakukan reschedulling pembayaran utang tersebut ujarnya.
Ujungnya, lanjut Revrison, pada 1968 disepakati jika utang Hindia Belanda akan dicicil Indonesia dalam tempo 35 tahun. Utang tersebut baru lunas pada 2003. Sekarang, utang Indonesia di luar utang Hindia Belanda bersisa 66,8 miliar dolar AS. Dengan utang sebesar ini, mau lunasnya kapan? katanya.
Namun, terlepas dari utang yang saat ini dimiliki Indonesia, menurut Revrison, Indonesia telah lama dibohongi melalui penggelapan sejarah. Hampir setiap buku pelajaran sejarah di Indonesia, tidak ada yang mencantumkan perihal perjanjian pembayaran utang tersebut.
klo di rangkum cerita nya,,,
Bagaimana jalannya KMB?
Tiga delegasi yang berunding, Belanda, Republik Indonesia, golongan Federal yang dihimpun dalam Bijzonder Federaal Overleg (BFO). Dalam praktik Republik dan BFO menyatu bila menghadapi Belanda. Beberapa Komisi dibentuk: Komisi Politik, di sana Hatta dominan; Ekonomi, di sana Dr Sumitro Djojohadikusumo menyangkal kebenaran angka-angka utang yang diajukan Belanda; Komisi Pertahanan, di mana Republik diwakili oleh Dr J Leimena dan Kolonel TB Simatupang; serta Komisi Kebudayaan, di mana Mr Ali Sastroamijoyo berperan.
Bagaimana hasilnya KMB?
Belanda tidak bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyelesaiannya ditangguhkan untuk masa satu tahun. Tidak memuaskan. RIS harus mengoper utang Belanda yang telah dibuatnya untuk memerangi RI sejumlah 4.100 juta gulden, sedangkan menurut hitungan Dr Sumitro justru Belanda yang berutang kepada Indonesia lebih dari 500 juta gulden. Tidak memuaskan.
Di bidang pertahanan, Belanda mau membikin tentara KNIL sebagai intisari tentara RIS. Ini ditolak tegas oleh Leimena dan Simatupang, dan Belanda setuju TNI sebagai kekuatan pokok tentara RIS. Ini memuaskan. Jadi dalam hasil KMB ada plusnya dan minusnya.
Poin perbedaan
Bagaimana dengan poin perbedaan, di satu pihak penyerahan kedaulatan (souvereiniteits overdracht), di lain pihak pengakuan kemerdekaan (vrijheids arkenning)?
- Belanda tidak mau mengakui proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Belanda hanya mengakui penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 sebagai bermulanya negara merdeka berdaulat berbentuk federal, yaitu RIS.
- Belanda mempunyai pola pikir legalistik. Dia menganggap secara hukum internasional masih heer en meester (tuan dan penguasa) atas Hindia Belanda. Tapi, sikap Indonesia ialah Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Maka soalnya telah selesai. Saya tegaskan dalam bahasa Perancis: Soit. Fini. Dat is het (Demikian adanya. Selesai. Itulah adanya).
Dalam siaran radio live, 28 Desember, yang dipandu oleh Yanti Mualim dan Jean van de Kok masuk 24 SMS dari pendengar dengan pertanyaan dan komentar dari berbagai kota dan daerah di Indonesia. Ada satu setengah juta pendengar Radio Hilversum di Indonesia.
Kebanggaan Bung Hatta
Mengapa Bung Hatta yang menerima penyerahan kedaulatan dalam upacara di Istana di Amsterdam tanggal 17 Desember 1949?
Karena secara formal Bung Hatta selaku Wapres dan PM yang memimpin delegasi Indonesia dalam KMB. Bung Karno menganggap kita sudah merdeka, buat apa itu penyerahan kedaulatan? Untuk tambahan informasi bagi para pendengar, saya bercerita pernah bertanya kepada Hatta apakah yang penting dalam hidupnya, apa highlights kariernya? Bung Hatta menjawab dua hal.
”Pertama, saya ko-proklamator kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kedua, saya yang menerima penyerahan kedaulatan”. Hatta dalam pidato sambutannya pada upacara penyerahan kedaulatan dengan nada bangga dan suara nyaring menegaskan, ”Rakyat Indonesia sudah merasa lega dengan lenyapnya kolonialisme di Indonesia dan dengan susunan hukum baru berdasarkan Pancasila.”
Mengapa Pemerintah Belanda tidak mengakui proklamasi 17 Agustus 1945?
Saya belum sempat memasuki otak orang-orang Belanda itu. Berspekulasi di sini tidak baik. Cukuplah jawaban ini.
Dalam pada itu tidak tersedia waktu bagi saya untuk menyampaikan fakta bahwa PM Belanda JP Balkenende telah mengakui Proklamasi Kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945, dan Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot menghadiri perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka pada 2005.
Bot, yang lahir di Jakarta masuk kamp interniran pada zaman Jepang, berani datang ke Jakarta dan dengan melawan sikap kaum veteran Belanda yang berperang di Indonesia telah memberitahukan kepada Indonesia bahwa Negeri Belanda pada saat aksi polisionil telah berdiri aan de verkeerdekant van de geschiedenis (di tempat yang keliru dari sejarah).
Sebagaimana dimaklumi akibat tekanan kaum veteran Belanda, Ratu Beatrix pada 1995 tidaklah menghadiri perayaan HUT ke-50 proklamasi kemerdekaan, tapi tiba di Jakarta beberapa hari kemudian. Tot ergenis van de Indonesiers (menyebalkan orang-orang Indonesia), demikian tulis sebuah majalah Belanda. ...
